www.AlvinAdam.com
Kirim Berita Maluku: Klik Disini | Konfirmasi Berita Maluku: Klik Disini

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

KPU Maluku Membantah Dalil Gugatan Pasangan Herman-Abdullah

Posted by On 18.19

KPU Maluku Membantah Dalil Gugatan Pasangan Herman-Abdullah

Ambon,- Permintaan pemungutan suara ulang oleh pasangan Herman Adrian Koedoeboen-Abdullah Vanath di enam kabupaten dimentahkan KPU Provinsi Maluku. KPU sangat yakin gugatan pasangan HEBAT pasti ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sidang pendahaluan PHP Pilkada Gubernur Maluku 2018 dengan agenda mendengarkan jawaban termohon (KPU Maluku) dan termohon terkait (pasangan Murad Ismail-Barnabas Orno) di ruang sidang MK, Kamis (2/8), KPU Maluku melalui kuasa hukumnya mengurai kelemahan gugatan pasangan nomor urut 3 itu. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain, pemohon tidak menyebutkan dan menjelaskan secara rinci jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terindikasi terjadi pelanggaran, sehingga berpotensi di gelar Pemungutan suara ulang.Pemohon hanya menyimpulkan dugaan pelanggaran di semua kabpaten, yakni Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan dan Buru yang tidak disertai bukti pelanggaran. Padahal, PSU seharusnya berbasis TPS. Selain itu, KPU Maluku juga menerangkan tahapan pemilihan 27 Juni hingga pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi berjalan aman dan lancar. Hanya ada 6 pemungutan suara ulang dari 3.353 TPS di seluruh Maluku, yakni 3 di kabupaten Seram Bagia Timur, 2 di kabupaten Maluku Tenggara dan 1 di kabupten Buru Selatan. “Kalaupun ada yang tidak menantangani berita acara, itu bukan masalah serius. Karena mekanisme keberatan pembetulan itu dilakukan seketika jika dibuktikan. Jadi, dalam jawaban kita, kita membantah dalil TSM (terstruktur, sistematis dna masif) di enam kabupaten,” tutur Koordinator Divisi Hukum KPU Maluku, Almudatsir usai sidang.KPU juga menyampaikan legal standing pasal 158 Undang-Undang nom or 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal itu menyebutkan, untuk Pilkada Provinsi, dengan jumlah penduduk kurang dari 2 juta maka maksimal selisih suara 2 persen, jumlah penduduk 2 juta-6 juta maka maksimal selisih suara 1,5 persen, jumlah penduduk 6 juta-12 juta maksimal selisih suara 1 persen dan jumlah penduduk lebih dari 12 juta maka maksimal selisih suara 0,5 persen. Untuk Pilgub Maluku, permohonan dapat diterima jika selisih perolehan suara pasangan calon 2 persen karena memiliki jumlah penduduk kurang dari 2 juta. Sidang yang dipimpin hakim MK, Arief Hidayat itu dihadiri seluruh komisioner KPU Maluku selaku termohon dan kuasa hukumnya, pasangan Murad Ismail-Barnabas Orno dan kuasa hukum selaku pihak termohon terkait. Dalam waktu dekat MK membacanan hasil sidang tersebut. ( Amar )Sumber: Berita Maluku

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »