www.AlvinAdam.com

Berita 24 Maluku

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

FORUM GERAKAN MAHASISWA MALUKU JAKRTA

Posted by On 17.44

FORUM GERAKAN MAHASISWA MALUKU JAKRTA



Dalam undang-undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi bahwa, segala warga negara bersamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kata kecualinya. Korupsi adalah musuh kita bersama, korupsi juga mengancam ketahanan dan keamanan negara.Dalam undang-undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi bahwa, segala warga negara bersamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kata kecualinya. Korupsi adalah musuh kita bersama, korupsi juga mengancam ketahanan dan keamanan negara.
Menurut menteri pendidikan dan kebudayaan, Tunjangan profesi guru merupa kan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
Kedua peraturan tersebut mengamanatkan tunjangan profesi guru diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan dan telah tersertifikasi.
Sementara, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk tunjangan profesi guru. Tunjangan diberikan pada guru PNS maupun non-PNS.
“Pemilik sertifikat pendidik yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak memperoleh tunjangan profesi setara dengan gaji pokok” ujarnya.
Sudah jelas diamanatkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut. Amanat ini harus dilaksanakan. Tetapi yang terjadi di provinsi maluku saat ini tidak sesuai dengan dengan rugulasi yang di tetapkan oleh pemerintah pusat. bahwasanya pemerintah provinsi Maluku yakni Ir SAID ASSEGAF selaku Gubernur Maluk u dan M SALEH THIO selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, tidak mengeluarkan tunjangan non sertifikasi mulai dari bulan Januari tahun 2018 sampai sekarang ini para guru belum menikmati tunjangan tersebut. Dan ada beberapa tunjangan yang telah di keluarkan oleh pemerintah pusat kepada seluruh guru yang ada di indonesia tetapi guru-guru sampai sekarang ini, sampai detik ini Mereka para guru-guru Di bawah naungan pemprov belum menikmati tunjangan tersebut.
Terkait Gubernur Maluku mengeluarkan PERGUB Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan gubernur No 1.c tahun 2016 tentang tunjangan kinerja daerah (TKD) pemprov Maluku, tetapi aturan tersebut tidak di nikmati oleh para guru yang di bawah naungan Pemprov, dan kepala dinas pendidikan provinsi maluku, M SALEH THIO mengambil kebijakan sendiri dalam hal ini telah menghapus TKD ( tunjangan kinerja daerah ) tersebut, sedangkan data yang kami terima bahwa seluruh guru kabupaten/kota tiap bulan mereka menerima TKD tersebut, berarti secara tidak langsung kepala dinas pendidikan provinsi maluku M SALEH THIO telah mengorupsi TKD para guru yang di bawah pemprov Maluku.
Hal lain Terkait sesuai dengan Peraturan Presiden No 52 Tahun 2009 tentang tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil.
Isi dari peraturan tersebut diantaranya menyebutkan bahwa:
Besarnya tambahan penghasilan yaitu sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang akan diberikan setiap bulan terhitung mulai 1 Januari 2010.
Yang berhak menerima tunjangan tambahan ini hanya guru PNS yang ditugaskan dalam satuan pendidikan tertentu dan bukan guru yang telah menerima Tunjangan Profesi.
Guru yang diberi tugas tambahan struktural maupun fungsional tidak diberikan tunjangan tambahan ini.
dengan kasus tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh beberapa pejabat Maluku yakni Gubernur Maluku (Ir. said Assegaf ) dan Kepala dinas pendidikan provinsi maluku ( M Saleh thio ) yang telah merugik an keuangan negara miliyaran rupiah, maka dari itu kami mahasiswa yang tergabung dalam FORUM GERAKAN MAHASISWA MALUKU JAKARTA ( FORGEMM J ).
1. Kami Forum Gerakan Mahasiswa Maluku Jakarta mendesak kepada kementerian pendidikan dan kebudayaan secepatnya melakukan pengauditan terkait dana yang telah di kucurkan sesuai dengan Peraturan Presiden No 52 Tahun 2009. dari tanggal 1 Januari Tahun 2010 hingga tanggal 4 Mei tahun 2018, dana tersebut belum tersalurkan dan belum di nikmati oleh para guru-guru di bawah naungan pemprov..
2. kami Forum Gerakan Mahasiswa Maluku Jakarta mendesak kepada kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk segera menonaktifkan pejabat yang bersangkutan.
3. Kami Forum Gerakan Mahasiswa Maluku Jakarta mendesak kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) segera tangkap dan adili GUBERNUR MALUKU, Ir. SAID ASSEGAF dan M SALEH THIO selaku kepala dinas pendidikan provinsi maluku, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia karena telah merugikan keuangan negara miliyaran rupiah.
4. Kami Forum Gerakan Mahasiswa Maluku Jakarta mendesak kepada pihak kepolisian Negara Republik Indonesia secepatnya tangkap dan adili dan penjarakan, Ir Said Assegaf selaku Gubernur Maluku dan M Saleh Thio selaku kepala dinas pendidikan provinsi maluku.
Sumber: Google News | Berita 24 Maluku

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »