www.AlvinAdam.com

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Kurangi Ketimpangan, Pemerintah Kreatif Gali Dana Infrastruktur

Posted by On 03.27

Kurangi Ketimpangan, Pemerintah Kreatif Gali Dana Infrastruktur

Aktivitas pekerjai menyelesaikan pembangunan Stasiun Depo angkutan massal cepat (Mass Rapid Transit/MRT)  Lebak Bulus, Jakarta, Senin (14/8/2017).Pengerjaan proyek MRT fase pertama ini diperkirakan rampung pada tahun 2019. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Aktivitas pekerjai menyelesaikan pembangunan Stasiun Depo angkutan massal cepat (Mass Rapid Transit/MRT) Lebak Bulus, Jakarta, Senin (14/8/2017).Pengerjaan proyek MRT fase pertama ini diperkirakan rampung pada tahun 2019.

KOMPAS.com - Pemerataan pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan menjadi arus utama pembangunan ekon omi bangsa Indonesia ke depan.

Strategi kebijakan pembangunan yang berpihak kepada pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan terus dipacu. Tujuannya jelas yakni untuk meningkatkan daya saing menuju kemakmuran yang berkeadilan.

Ketimpangan yang terjadi antara lain dapat dicermati dari angka kemiskinan, tingkat pengangguran dan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya konektivitas antar-wilayah.

Konektivitas amat penting mengingat masih terdapat sekitar 10,7 persen penduduk yang berada di bawah kemiskinan, dan sekitar 5,6 persen yang menganggur dan nyaris miskin.

Baca: Pemerataan Pendidikan Siapkan SDM Berkualitas

Hingga kini, ketimpangan pembangunan antar-wilayah, khususnya wilayah timur Indonesia dan daerah perbatasan atau terluar Indonesia masih menjadi tantangan tersendiri.

Tingginya disparitas harga di wilayah barat dan timur Indonesia dan ketimpangan persentase nilai produk domestik regional bruto (PDRB) secara nasional, khususnya di kawasan barat Indonesia (Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali), dengan kawasan timur Indonesia (Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) menjadi tantangan tersendiri yang perlu diatasi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, tingginya biaya logistik salah satu penyebabnya adalah terbatasnya infrastruktur. Akibatnya, biaya hidup di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia menjadi sangat mahal. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menekan biaya logistik dengan membangun infrastruktur.

Berdasarkan indeks pembangunan inklusif atau Inclusive Development Index (IDI) yang dirilis World Economic Forum (WEF) pada 2017, Indonesia berada pada peringkat ke-22 dari 79 negara berkembang. Indonesia berada di bawah Thailand dan Malaysia, yang masing-masing menempati posisi 12 dan 16.

Aktivitas pekerja menyelesaikan pengerjaan proyek pengeboran terowongan untuk angkutan massal cepat (Mass Rapid Transit/MRT) di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2016). Pengerjaan proyek MRT fase pertama ini diperkirakan rampung pada tahun 2018.GARRY ANDREW LOTULUNG Aktivitas pekerja menyelesaikan pengerjaan proyek pengeboran terowongan untuk angkutan massal cepat (Mass Rapid Transit/MRT) di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2016). Pengerjaan proyek MRT fase pertama ini diperkirakan rampung pada tahun 2018.

Pemerataan pembangunan merupakan jawaban terhadap masalah ketimpangan, yang salah satu strateginya dapat dilakukan dengan menjamin ketersediaan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan antarwilayah.

Infrastruktur diharapkan bakal mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraanmasyarakat sebagai dampak dari bergeraknya ekonomi lokal.

Gencar membangun infrastruktur

Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas Pemerintahan Jokowi-JK saat ini. Hal itu tecermin melalui jumlah anggaran pembangunan infrastruktur pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Dari tahun ke tahun, anggaran infrastruktur terus meningkat, mulai Rp 154,7 triliun pada 2014 menjadi Rp 269,1 triliun pada 2016 dan mencapai Rp 401,1 triliun pada APBN-P 2017.

Tahun depan, anggaran infrastruktur kembali meningkat menjadi sedikitnya Rp 410 triliun, dan digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Sebanyak 865 kilometer jalan baru, 25 kilometer jalan tol, 8.695 meter jembatan, 620 kilometer jalur kereta, 8 bandar udara, dan lain sebagainya bakal dibangun untuk kemakmuran Tanah Air.

Baca: Puluhan Bandara dan Pelabuhan Ditawarkan untuk Dikelola Swasta

Proyek infrastruktur yang mangkrak pun dikebut agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Sebut misalnya, Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu atau Becakayu. Setelah pembangunannya terhenti selama dua dekade, tol tersebut akhirnya beroperasi pada November ini.

Gencarnya pembangunan infrastruktur juga membuat citra Indonesia makin bersinar di kancah internasional.

Proyek pembangunan jalan layang khusus bus transjakarta Koridor XIII Kapten Tendean - Blok M - Ciledug masih dalam tahap proses pemasangan Boks Girder dan ekspantion Join serta beberapa pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Parapet serta Shelter Bus Transjakarta di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (16/11/2016). Proyek jalan layang sepanjang 9,4 kilometer tersebut merupakan salah satu upaya mengintegrasikan transportasi umum antarwilayah di DKI Jakarta dan sekitarnya. Proyek dijadwalkan selesai pada akhir 2016.GARRY ANDREW LOTULUNG Proyek pembangunan jalan layang khusus bu s transjakarta Koridor XIII Kapten Tendean - Blok M - Ciledug masih dalam tahap proses pemasangan Boks Girder dan ekspantion Join serta beberapa pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Parapet serta Shelter Bus Transjakarta di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (16/11/2016). Proyek jalan layang sepanjang 9,4 kilometer tersebut merupakan salah satu upaya mengintegrasikan transportasi umum antarwilayah di DKI Jakarta dan sekitarnya. Proyek dijadwalkan selesai pada akhir 2016.

Menurut laporan Global Competitiveness Index 2017-2018 yang dirilis World Economic Forum pada September lalu, daya saing Indonesia meningkat dari peringkat ke-41 pada 2016 menjadi ke-36 pada tahun ini. Infrastruktur menjadi salah satu tolok ukur peningkatan daya saing tersebut.

Namun, meski terjadi peningkatan, sektor infrastruktur di Tanah Air masih perlu dipacu. Masih menurut laporan tersebut, kualitas infrastruktur Indonesia ada di peringkat ke-52 dari 137 negara, atau masih tertinggal dib andingkan negara tetangga. Sebut misalnya Singapura yang berada di peringkat ke-2 atau Malaysia di urutan ke-22.

Kian inovatif

Dalam rangka menggenjot pembangunan infrastruktur menjadi lebih masif, pemerintah terus melakukan inovasi untuk merancang skema pembiayaan yang lebih luwes. Inovasi itu adalah dengan tidak hanya mengandalkan kantong APBN untuk membangun infrastruktur.

Maka, selain badan usaha milik negara (BUMN), pihak swasta pun diajak terlibat aktif mendanai infrastruktur. Bahu-membahu itu diharapkan mempercepat pembangunan sehingga dampak kehadiran infrastruktur bisa segera dirasakan publik.

Hasil studi Dana Moneter Internasional (2014) menunjukkan, kenaikan investasi infrastruktur publik akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik jangka pendek maupun menengah.

Satu persen kenaikan investasi infrastruktur publik di negara berkembang bakal meningkatkan output sebesar 0,1 persen pada tahun tersebut, dan 0,25 pers en empat tahun kemudian.

Aktivitas pekerja menyelesaikan pengerjaan proyek pengeboran terowongan untuk angkutan massal cepat (Mass Rapid Transit/MRT) di kawasan Stasiun Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Kamis (3/11/2016). Pengerjaan proyek MRT fase pertama ini diperkirakan rampung pada tahun 2018.KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUTONG Aktivitas pekerja menyelesaikan pengerjaan proyek pengeboran terowongan untuk angkutan massal cepat (Mass Rapid Transit/MRT) di kawasan Stasiun Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Kamis (3/11/2016). Pengerjaan proyek MRT fase pertama ini diperkirakan rampung pada tahun 2018.

Menurut Robert Pakpahan, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menggenjot infrastruktur.

Bekerja sama dengan swasta atau public private partnership dapat menjadi alternatif selain pembiayaan APBN dan penugasan terhadap BUMN. Dengan begitu, pemerintah bisa lebih fokus pada pengembangan proyek infrastruktur yang kurang diminati investor, misalnya proyek air minum dan irigasi.

"Saat ini pun sudah ada sejumlah proyek pemerintah yang bekerja sama dengan swasta, seperti Palapa Ring dan pembangkit listrik di Batam," ujar Pakpahan pada diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertajuk "Amankah Pembiayaan Infrastruktur Negara?" Jumat (17/11/2017) di Jakarta.

Terkait beragamnya skema pembiayaan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, hal tersebut baik untuk mempercepat konektivitas transportasi Tanah Air.

Kapal tol laut Sabuk Nusantara 110 saat diluncurkan di Pelabuhan Pangkalbalam, Kepulauan Bangka Belitung.kompas.com/heru dh Kapal tol laut Sabuk Nusantara 110 saat diluncurkan di Pelabuhan Pangkalbalam, Kepulauan Bangka Belitung.

Budi menuturkan, kebutuhan anggaran sektor transportasi setiap tahunny a dapat mencapai Rp 1.500 triliun. Dari jumlah tersebut, pembiayaan dari APBN per tahun sekitar Rp 250 triliun.

"Ada gap antara kebutuhan dan anggaran yang ada sehingga diperlukan kerja sama dengan swasta," ujarnya.

Budi melanjutkan, Kementerian Perhubungan senantiasa mendorong kerja sama BUMN dan swasta dalam mengelola aset negara di wilayah kerja Kementerian Perhubungan, seperti bandara dan pelabuhan. Kerja sama itu untuk meningkatkan pelayanan, daya saing ekonomi, dan partisipasi modal untuk mengembangkan aset.

Meski begitu, pemerintah memiliki tiga klasifikasi proyek infrastruktur sebelum melakukan kerja sama dengan swasta. Pertama, jika suatu proyek kurang layak secara ekonomi (feasible), maka akan dibangun menggunakan APBN murni.

Pelabuhan Bitung terlihat dari arah laut.Kompas.com/Ronny Adolof Buol P elabuhan Bitung terlihat dari arah laut.

Klasifikasi kedua adalah jika proyek di antara layak dan tidak. Untuk kategori ini proyek pembangunan akan didanai dengan cara kerja sama operasi (KSO) antara pemerintah daerah atau BUMN dengan swasta.

Adapun yang terakhir adalah jika proyek itu berpotensi menguntungkan secara ekonomi, yang mana proyek tersebut bisa dikerjakan oleh swasta. Tentunya, untuk pengelolaan aset tersebut ada jaminan bagi swasta dari pemerintah.

Sejauh ini, lanjut Budi, ada 10 bandara dan 20 pelabuhan yang pengelolaannya bakal ditawarkan pada swasta. Tentunya, bandara dan pelabuhan yang ditawarkan pengelolaannya itu berpotensi menguntungkan secara ekonomi.

Bandara itu antara lain Labuan Bajo, Sentani, Radin Inten, Banyuwangi, Tarakan, Palu, Sabang, Sibolga, dan Bengkulu. Sementara itu, pelabuhan tersebut antara lain Bitung, Ternate, Manokwari, Kendari, dan Biak.

 Bandara Blimbingsari Banyuwangi kian sibuk dengan hadirinya Garuda Indonesia jenis Bombardier berkapasitas 96 tempat duduk yang melayani penerbangan langsung Jakarta-Banyuwangi PP. Rencananya, penerbangan langsung Garuda akan dimulai 21 Agustus 2017.FIRMAN ARIF/KOMPAS.com Bandara Blimbingsari Banyuwangi kian sibuk dengan hadirinya Garuda Indonesia jenis Bombardier berkapasitas 96 tempat duduk yang melayani penerbangan langsung Jakarta-Banyuwangi PP. Rencananya, penerbangan langsung Garuda akan dimulai 21 Agustus 2017.

Kerja sama itu bakal menggunakan skema pengelolaan aset milik negara. Adapun jangka waktu kerja sama operasional terbatas maksimal 30 tahun. Selain itu, semua aset juga tetap dikuasai negara.

Dari kerja sama dengan swasta itu, imbuh Budi, anggaran negara bahkan dapat dihemat hingga Rp 1 triliun. Anggaran itu tentunya dapat dialihkan untuk hal-hal produktif lain, yakni membangun infrastruktur di daerah terluar, tertinggal, terde pan (3T).

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
  • Keterbukaan Informasi untuk Indonesia

Berita Terkait

Skema Pembiayaan Inovatif Dorong Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

Terkini Lainnya

Olah Pisang dengan Modal Rp 300.000, Kini Sri Raup Omzet Rp 500 Juta

Olah Pisang dengan Modal Rp 300.000, Kini Sri Raup Omzet Rp 500 Juta

Inspirasi 18/11/2017, 17:05 WIB Ini Syarat Mendag Agar Rokok Elektrik Bisa Beredar di Indonesia

Ini Syarat Mendag Agar Rokok Elektrik Bisa Beredar di Indonesia

Bisnis 18/11/2017, 16:08 WIB Kurangi Ketimpangan, Pemerintah Kreatif Gali Dana Infrastruktur

Kurangi Ketimpangan, Pemerintah Kreatif Gali Dana Infrastruktur

Makro 18/11/2017, 15:15 WIB Mendag: Uang dari Kredit Jangan Dipakai buat Kawin Lagi

Mendag: Uang dari Kredit Jangan Dipakai buat Kawin Lagi

Makro 18/11/2017, 15:07 WIB Resmikan Perumahan di Banten, Dua Menteri Naik KRL

Resmikan Perumahan di Banten, Dua Menteri Naik KRL

Makro 18/11/2017, 14:46 WIB Pingsan Saat Olahraga, Dirut AP I Danang  Baskoro Meninggal Dunia

Pingsan Saat Olahraga, Dirut AP I Danang Baskoro Meninggal Dunia

Makro 18/11/2017, 14:19 WIB Singapura Hentikan Hubungan Perdagangan dengan Korea Utara

Singapura Hentikan Hubungan Perdagangan dengan Korea Utara

Makro 18/11/2017, 14:12 WIB Skema Pembiayaan Inovatif Dorong Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

Skema Pembiayaan Inovatif Dorong Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

Makro 18/11/2017, 12:07 WIB Kesalahan Generasi Milenial soal Kartu Kredit

Kesalahan Generasi Milenial soal Kartu Kredit

Inspirasi 18/11/2017, 10:46 WIB Tingkat Bunga Pe   njaminan LPS Tak Berubah

Tingkat Bunga Penjaminan LPS Tak Berubah

Keuangan 17/11/2017, 22:23 WIB Dollar AS Melemah, Harga Emas Menguat

Dollar AS Melemah, Harga Emas Menguat

Keuangan 17/11/2017, 21:42 WIB Danai Proyek Infrastruktur, Utang Luar Negeri RI Naik

Danai Proyek Infrastruktur, Utang Luar Negeri RI Naik

Makro 17/11/2017, 21:02 WIB OJK Akan Terbitkan Dua Aturan Baru Obligasi di Akhir  2017

OJK Akan Terbitkan Dua Aturan Baru Obligasi di Akhir 2017

Keuangan 17/11/2017, 20:31 WIB Dalam Hitungan Hari, Nilai Bitcoin Sentuh Rp 108 Juta

Dalam Hitungan Hari, Nilai Bitcoin Sentuh Rp 108 Juta

Keuangan 17/11/2017, 20:13 WIB Bank Dunia Beri Pinjaman 300 Juta Dollar AS untuk Reformasi Fiskal RI

Bank Dunia Beri Pinjaman 300 Juta Dollar AS untuk Reformasi Fiskal RI

Makro 17/11/2017, 19:45 WIB Load MoreSumber: Google News | Berita 24 Maluku

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »