Cengkeraman Pertambangan di Kepulauan Rempah dan Perikanan

Cengkeraman Pertambangan di Kepulauan Rempah dan Perikanan Muka lubang tambang dengan kedalaman 500 meter di Gunung Dunga. Sejak awal tahun ...

Cengkeraman Pertambangan di Kepulauan Rempah dan Perikanan

Muka lubang tambang dengan kedalaman 500 meter di Gunung Dunga. Sejak awal tahun ini, karena himpitan ekonomi, warga mulai menambang di tambang ‘milik’ perusahaan. Foto: AMAN Maluku Utara 2013

Maluku Utara terkenal sebagai kepulauan rempahâ€"antara lain pala, cengkih,â€"dan daerah maritim dengan potensi perikanan besar tetapi bisnis yang berkembang malah pertambangan. Walhi Malut mencatat, dari luas Malut 145.801,1 kilometer persegi, ada 313 izin usaha pertambangan menguasai 1.123.403,73 hektar wilayah.

Kehadiran pertambangan telah menimbulkan banyak masalah, seperti konflik lahan di daerah sekitar tambang sampai kerusakan lingkungan.

Janib Ahmad, akademisi Universitas Khairun Ternate ditemui usai Seminar “Peran Sektor Pendanaan dan Kejahatan Korp orasi,” mengatakan, masyarakat terutama nelayan dan petani di Malut sudah harus tahu kekuatan korporasi perusak lingkungan dengan lembaga keuangan penyedia pendanaan.

“Peran bank punya korelasi terhadap pengelolaan sumber daya alam eksploitatif. Investasi ekonomi korporasi yang eksploitatif itu secara ekonomis tak menguntungkan bahkan tak layak karena ia (perusahaan-red) menguras sumber alam terutama air. Menguras lingkungan, hutan dan ekosistem lain,” katanya Senin (27/11/17) di Ternate.

Struktur perekonomian Malut dalam produk domestik regional bruto (PDRB), katanya, bukan dibangun dari pertambangan melainkan pertanian, kehutanan, dan perikanan sekitar 24%. Kontribusi pertambangan hanya 8%.

“Yang harus dipahami, sumbangan pihak ketiga untuk pertambangan juga rendah dibandingkan Malut mengelola laut. Kalau kita mengelola laut dengan potensi lestari, yang begitu tinggi itu keuntungan lebih besar dari tambang.”

BPS Malut 2016 mencatat, usaha per tanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi 24,96%, pertambangan dan penggalian dari 2012 hanya 5,13% sampai 5,39% pada 2016.

Malut, kata Janib, seharusnya membangun pendapatan dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. ”Pada 2014 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDRB Indonesia sekitar 22%. Ini lebih besar dibandingkan Thailand, Korsel, Jepang Maldives, Norwegia dan Islandia,” katanya.

Data Walhi Malut 2012, luas hutan Malut 2.519.623,91 hektar, dari luas daratan 3.151.277 hektar atau 79,82%. Ia terbagi dalam pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan 76.800,51 hektar, hutan konservasi 218.499 hektar, hutan lindung 584.058 hektar, hutan produksi 1.712.663 hektar. Lalu, hak penguasaan hutan 565.594 hektar, dan hutan tanaman industri 67.684 hektar.

Sementara perairan Malut mencapai 100.731,44 kilometer persegi. Pemerintah, kata Janib, seharusnya juga fokus membangun kelautan di provinsi dengan 395 pulau, 64 berpenghuni dan 331 belum ada penghuni ini.

Menurut dia, potensi ekonomi kelautan di Indonesia mencapai US$1,333 triliun pertahun atau tujuh kali lipat APBN 2016.

Malut, dalam sigitiga terumbu karang (the coral triangle region) memiliki potensi perikanan menguntungkan. Malut juga salah satu paru-paru bumi, memiliki 600 spesies karang dari 75% jenis terumbu karang, 3.000 jenis ikan dan tempat pemijahan ikan terbesar di dunia. “Jadi, tambang bukan sumber pendapatan utama bagi Malut.”

Fuli pala dari kebun warga di Halmahera, Maluku Utara, yang bernilai tinggi. Malut, salah satu pusat produksi pala di Indonesia. Foto: Sapariah Saturi/ Mongabay Indonesia

Para taipan di Malut

Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia riset 29 taipan pemilik 25 kelompok bisnis sawit pada 2013, menguasai 5,1 juta hektar lahan di Indonesia. Se bagian perusahaan di bawah kendali taipan beroperasi di Malut, salah satu Harita Group. Tak sedikit perusahaan ini menimbulkan kerusakan dan konflik lahan.

Ismet Soelaiman, Direktur Eksekutif Walhi Malut mengatakan, konflik warga dengan investasi pertambangan terjadi hampir di semua wilayah, terutama Halmahera Tengah dan Timur. Di sana, ada PT Aneka Tambang, PT Weda Bay Nickel dan Harita Group. Di Tidore Kepulauan ada PT Sanatova Anugerah.

Halmahera Utara, ada tambang emas PT Nusa Halmahera Minerals, dan Pulau Obi ada perusahaan sawit Gane Permai Sentosa dan Trimega, serta Pulau Taliabu ada PT Adidaya Tangguh.

Di Halmahera Tengah, konflik masyarakat dengan perusahaan Manggala Rimba Sejahtera, pemilik industri perkebunan sawit, begitu di Halmahera Selatan ada PT GGM dan Korindo.

TuK mencatat, Korindo Group, perusahaan kayu dan sawit di Malut mendapat izin tanpa persetujuan masyarakat, dan beroperasi tanpa hak guna usaha serta menguasai 10.100 hektar lahan meliputi 18 desa di tiga kecamatan di Halmahera Selatan. Data 2014, ia berdampak pada 7.000 keluarga.

Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pun ditolak masyarakat karena deforestasi dan sumber air maupun lahan hilang.

Rahmawati Retno Winarni, Direktur TuK Indonesia menegaskan, kejahatan korporasi harus diungkap ke publik secara berimbang dengan menyebut sumber pendanaan terhadap perusahaan perusak lingkungan.

Pihak bank, katanya, tak ingin reputasi mereka bermasalah. Kalau nama mereka masuk daftar berkontribusi dalam kerusakan lingkungan dan konflik, biasanya bank cepat memperbaiki.

Salah satu bank yang mendanai puluhan perusahaan yakni Maybank, bank ini sudah ada di Ternate. Perusahaan yang didanai Maybank seperti Harita Group, Sime Darby, Albukhari Group, Felda Group, Batu Kawan Group, Genting Group, Triputra Group, Johor Group, Sungai Budi Group dan lain-lain.

Meskipun begitu, investasi berkelanjutan oleh lembaga keuangan Indonesi a tercatat sangat rendah dibandingkan negara-negara tetangga.

Pandangan bank-bank yang beroperasi di Indonesia atas keuangan berkelanjutan belum sepenuhnya positif, terutama mereka belum memahami peluang ekonomi dan risiko dari praktik tak berkelanjutan.

Rahmawati bilang, era Pemerintahan Joko Widodo mulai memperhatikan reforma agraria. Meski begitu, katanya, dengan kesenjangan penguasaan lahan antara taipan dan warga selama iniâ€" yang menimbulkan kerusakan lingkungan sampai konflikâ€" perlu ada regulasi kuat.

Related

Sumber: Google News | Berita 24 Maluku

COMMENTS

Tulis Artikel
Nama

Terkini,4,
ltr
item
Berita 24 Maluku: Cengkeraman Pertambangan di Kepulauan Rempah dan Perikanan
Cengkeraman Pertambangan di Kepulauan Rempah dan Perikanan
http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2013/06/PT-NHM1-Document16.jpg
Berita 24 Maluku
http://www.maluku.berita24.com/2017/12/cengkeraman-pertambangan-di-kepulauan.html
http://www.maluku.berita24.com/
http://www.maluku.berita24.com/
http://www.maluku.berita24.com/2017/12/cengkeraman-pertambangan-di-kepulauan.html
true
5492049701277330360
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy