Mengapa Susi Harus Bicara di PBB soal HAM dalam Industri ...

Mengapa Susi Harus Bicara di PBB soal HAM dalam Industri ... Susi Pudjiastuti (Foto: Wahyu Putro/Antara) Dunia menyoroti berbagai langkah pe...

Mengapa Susi Harus Bicara di PBB soal HAM dalam Industri ...

Susi Pudjiastuti

Susi Pudjiastuti (Foto: Wahyu Putro/Antara)
Dunia menyoroti berbagai langkah pemerintah Indonesia dalam memperbaiki semua sektor terkait industri perikanan. Kasus perbudakan dalam kasus Benjina menjadi titik tolak pentingnya regulasi dalam melindungi tenaga kerja dalam industri perikanan. Tiga regulasi untuk melindungi HAM sudah dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sejak 2015 dan sudah diberlakukan. Kepedulian Indonesia terkait HAM dalam industri perikanan inilah yang patut dijadikan contoh bagi negara-negara lain. Saat ini, diperkirakan hanya Indonesia yang sudah memiliki regulasi terkait HAM dalam industri perikanan. Padahal, negara-negara lain pun tahu bahwa banyak sekali pelanggaran HAM y ang terjadi dalam industri perikanan, sebagaimana kasus Benjina. Korbannya pun tidak hanya warga negara Indonesia, tapi juga negara-negara lain. Koordinator Staf Khusus Satgas 115, Mas Achmad Santosa, mengatakan diundangnya Susi Pudjiastuti dalam forum UNBHR sebagai kesempatan penting untuk menyampaikan upaya-upaya penghormatan dan perlindungan HAM di sektor perikanan yang sudah dilakukan Indonesia. “Selama ini, pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya-upaya membebaskan dan memulangkan para pekerja yang diduga jadi korban pelanggaran HAM, melakukan penindakan terhadap pelakunya, dan memediasi para pekerja agar gaji-gaji mereka yang belum dibayar segera dibayarkan,” kata Achmad Santosa saat berbincang di Hotel Royal Manotel, Jenewa, Swiss, Minggu (26/11) malam.

Achmad Santosa dan R. Nilanto di Jenewa

Achmad Santosa d an R. Nilanto di Jenewa (Foto: kumparan)
Achmad Santosa yang biasa dipanggil Pak Ota akan mendampingi Susi Pudjiastuti dalam melakukan berbagai aktivitas di kantor PBB Jenewa, Swiss hingga 29 November mendatang. Selain Pak Ota, juga ikut bersama Susi adalah Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan R Nilanto Perbowo, Dirjen Perikanan Tangkap KKP R Sjarief Widjaja, dan penasihat MKP Laksdya TNI (Purn) Widodo. Sebagai pengingat, kasus Benjina merupakan kasus perbudakan dalam bisnis perikanan yang membuat geger dunia pada awal 2015 lalu. Kasus ini terjadi di areal pabrik milik PT Pusaka Benjina Resources (PBR) di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku. Kasus ini terungkap setelah Associated Press (AP) memberitakannya dan ditindaklanjuti oleh Satgas 115, satgas yang diketuai Menteri Susi Pudjiastuti dalam pemberantasan illegal fishing.Satgas 115 menemukan 322 anak buah kapal (ABK) yang dipekerjakan PBR dalam kondisi yang memprihatinkan. Mereka sudah dieksploitasi selama 10 tahun. Di antara 322 ABK, mayoritas adalah warga Myanmar yang berjumlah 256 orang. Sisanya adalah warga Kamboja, Laos, dan Thailand. Mereka menjalani kerja paksa dan mengalami penyiksaan.

Baca Juga :

  • Susi Akan Bicara Praktik Bisnis Berbasis HAM di Tingkat Internasional
  • Celoteh Susi: Pak Dubes Takut Ditenggelamkan, Jadi Makan Seafood
  • Susi hingga Panglima TNI Jadi Pejabat dengan Kinerja Terbaik
Pemerintah Indonesia kemudian membawa kasus ini ke meja hijau. Sementara para korban dipulangkan ke negara-negara masing. Bulan Maret 2016, sebanyak 5 warga Thailand dan tiga warga Indonesia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena terbukti melakukan perdagangan manusia dan perbudakan dalam Kasus Benjina di Maluku Tenggara. Namun, saat itu Menteri Susi masih kurang puas karena penindakan hukum belum menyasar dalangnya. Kasus perbudakan Benjina merupakan bukti jelas bahwa kasus pelanggaran HAM terjadi di industri perikana n yang patut menjadi perhatian dunia internasional. Tapi masih banyak negara yang tutup mata dengan kejadian ini. Karena itu, perlu kepedulian bersama negara-negara lain di dunia agar pelanggaran HAM dalam industri perikanan tidak terjadi lagi. Pak Ota menjelaskan sejak kasus Benjina, Menteri Susi Pudjiastuti sudah mengeluarkan tiga Peraturan Menteri (Permen) untuk memastikan tidak adanya pelanggaran HAM dalam industri perikanan di Indonesia. Ketiga Permen itu adalah Permen No. 35/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi HAM pada Usaha Perikanan, Permen No. 42/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan, dan Permen No. 2/2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi HAM Perikanan. Sebagai contoh, dalam Permen 2/2017, ada aturan ketat yang mewajibkan semua perusahaan di sektor perikanan untuk menyerahkan laporan detail untuk memastikan kesejahteraan ABK dan awak kapal perikanan Iainnya. “Tiga peraturan ini sudah kita berlakukan,” ujar Pak Ota. Selain itu, yang terbaru Menteri Susi sudah menandatangai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 17/2017 tentang Tim HAM Perikanan. Keputusan ini ditandatangani Menteri Susi pada 2 Mei 2017. Sebagai ketua ketua pelaksana tim ini adalah Dirjen Perikanan Tangkap.

Susi Pudjiastuti

Susi Pudjiastuti pantau penenggelaman kapal asing. (Foto: Antara/Izaac Mulyawan)
Menurut Pak Ota, apa yang dilakukan Indonesia untuk melindungi HAM dalam industri perikanan ini sudah selayaknya dibagi dan dibahas dalam organisasi PBB. Forum UNBHR merupakan forum yang tepat bagi Menteri Susi untuk mendorong negara-negara lain melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Indonesia. Sebelumnya, Menteri Susi juga sudah berbicara di PBB baik di Wina maupun Roma, mengenai pemberantasan illegal fishing. Pemerintah Indonesia mendorong agar kejahatan dalam pe rikanan dimasukkan dalam transnational crime, karena kejahatan yang terjadi tidak hanya sekadar illegal fishing, tapi juga ada kejahatan ikutan, seperti penyelundupan manusia, penyelundupan narkoba, dan sebagainya. Tentang Forum UNBHR Forum UNBHR merupakan forum yang digelar di kantor PBB Jenewa setahun sekali sejak tahun 2011. Tahun ini merupakan sesi ke-6 penyelenggaraan Forum UNBHR. Kali ini forum mengambil tema ‘Realizing Access to Effective Remedy’ (Menyediakan Akses untuk Pemulihan HAM yang Efektif). Forum akan dibuka hari ini, Senin (27/11) dan akan ditutup pada Rabu (29/11) di Grand Assembly Hall, Palais des Nations, yang akan dihadiri sekitar 2.000 peserta dari berbagai latar belakang, seperti pemerintah, perusahaan, NGO, akademisi, dan sebagainya. Terdapat dua sesi pleno dan 60 sesi paralel dalam forum ini.

Perwa   kilan Indonesia di Jenewa jelang acara PBB

Perwakilan Indonesia di Jenewa jelang acara PBB (Foto: Dok. Achmad Santosa)
Forum dibuka pukul 11.30 waktu setempat oleh UN Working Group dan langsung dilanjutkan dengan keynote panel dari pukul 11.45- 13.00. Menteri Susi akan berbicara di sesi ini bersama 4 perempuan inspiratif dari negara lain. Selain Susi, empat pembicara lainnya adalah Kalpona Akter (Direktur Eksekutif Bangladesh Centre for Worker Solidarity), Winnie Byanyima (Direktur Eksekutif Oxfam International), Maryam al-Khawaja (pejuang HAM dari Bahrain), dan Marcela Manubens, pimpinan Unilever. Pada 2016, Forum UNBHR yang digelar 14-16 November dihadiri sekitar 2.500 peserta. Saat itu forum bertemakan: ‘Leadership and Leverage: Embedding Human Rights in the Rules and Relationship that Drive the Global Economy’. Salah satu poin penting sebagai tindak lanjut forum ini adalah negara-negara perlu meningkatkan pemahaman instansi terkait mengenai praktik-praktik bisn is yang menghormati HAM. Terkait hal ini, diharapkan regulasi penghormatan HAM di industri perikanan yang akan dibicarakan Menteri Susi akan menjadi rujukan dan pelajaran berharga untuk negara-negara lain. Laporan Arifin Asydhad dari JenewaSumber: Google News | Berita 24 Maluku

COMMENTS

Tulis Artikel
Nama

Terkini,4,
ltr
item
Berita 24 Maluku: Mengapa Susi Harus Bicara di PBB soal HAM dalam Industri ...
Mengapa Susi Harus Bicara di PBB soal HAM dalam Industri ...
https://alibaba.kumpar.com/kumpar/image/upload/c_fill,g_face,f_jpg,q_auto,fl_progressive,fl_lossy,w_800/wksuhfszeesqfn6nhcye.jpg
Berita 24 Maluku
http://www.maluku.berita24.com/2017/11/mengapa-susi-harus-bicara-di-pbb-soal.html
http://www.maluku.berita24.com/
http://www.maluku.berita24.com/
http://www.maluku.berita24.com/2017/11/mengapa-susi-harus-bicara-di-pbb-soal.html
true
5492049701277330360
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy